Makanan ‘Ditilang’ Media Geram, Nyawa Melayang Media Bungkam


Makanan ‘Ditilang’ Media Geram, Nyawa Melayang Media Bungkam

Berita Islam 24H - Ramadhan kali ini kita, khususnya keluarga Persyarikatan Muhammadiyah benar-benar mengalami cobaan-cobaan yang begitu berat. Pertama kabar dari Bireuen, Provinsi Aceh, dimana disitu pendirian Masjid Muhammadiyah dipersulit hingga dilarang. Muncul pula kontak fisik hingga jatuh korban. Kemudian muncul lagi kabar duka dari Sulawesi Tenggara, nyawa anak tak berdosa, anak kandung Tokoh Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dikabarkan meninggal dalam tahanan Kepolisian. Tuduhan-tuduhan pun tak jelas, dan kini keluarga korban sedang menuntut keadilan.

Kasus di Aceh menunjukkan adanya intoleransi yang dilegitimasi negara, sedangkan kasus kedua memunculkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan. Ironisnya kedua kasus ini seolah sepi dari pemberitaan, tak banyak netizen yang memperbincangkan, seolah-oleh media benar-benar bungkam.

Ditengah peliknya kedua kasus diatas, muncul kehebohan baru yang memicu perhatian publik. Demi menegakkan Perda saat Ramadhan, Satpol PP Kota Serang merazia warung makan Tegal milik Ibu Sayeni. Tindakan Satpol PP ini dikecam Netizen dan media-media pun mempublikasi dengan geram. Aksi spontanitas penggalangan dana pun dilakukan, dan terkumpulah ratusan juta rupiah dalam waktu cepat, termasuk sumbangan dari Presiden RI Joko Widodo. Tidak hanya sampai disini, Pemerintah pun merencanakan akan mencabut berbagai Perda yang dikatakan “meresahkan”. Ironisnya Perda-Perda itu mayoritas berkonten Islam.

Membandingkan kasus antara hilangnya nyawa di Kendari yang belum jelas dosa dan tuduhannya dengan hilangnya makanan di Serang, nurani kita benar-benar tersentak. Aliran porsi informasi itu benar-benar tidak adil, reaksi pemerintah pun begitu jauh berbededa. Semua ini terjadi di Negara Indonesia, negeri yang mayoritasnya Islam, negeri yang yang senantiasa mengagung-agungkan HAM. [beritaislam24h.com / spc]

Di Cina, Isteri dan Anak Koruptor Ikut Dipenjara, Makanya Banyak Yang ke Indonesia


Di Cina, Isteri dan Anak Koruptor Ikut Dipenjara, Makanya Banyak Yang ke Indonesia

Berita Islam 24H - Pengadilan China menjatuhkan vonis penjara 18 tahun terhadap Zhou Bin, putra dari koruptor Zhou Yongkang, bekas petinggi Partai Komunis, yang lebih dulu divonis penjara seumur hidup pada Juni 2015.

Bin dianggap bersalah memanfaatkan pengaruh sang ayah untuk menerima sogokan 222 juta Yuan (setara Rp 453 miliar). Bin membekingi cukong impor barang ilegal masuk ke China daratan.

BBC melaporkan, Kamis (16/6), istri Yongkang, Jie Xiaoye, turut diseret ke pengadilan. Perempuan pernah menjadi presenter berita televisi ini menerima sogokan anggota Partai Komunis China yang ingin naik pangkat. Pengadilan Beijing kemarin menghukum Xiaoye penjara 9 tahun ditambah denda 1 juta Yuan.

Xiaoye dihukum lebih rendah karena tidak pernah melarikan diri. Sedangkan putranya Bin sempat mencoba kabur ke Amerika Serikat pada awal 2013.

Yongkang, semasa masih berkuasa, menjabat sebagai anggota Politbiro untuk bidang Hukum, Kepolisian, serta Intelijen Domestik. Pengaruh Yongkang sangat besar, sebelum akhirnya Presiden Xi Jinping melancarkan program pemberantasan korupsi menyasar petinggi partai pada 2012.

Yongkang adalah pejabat dengan pangkat tertinggi diseret pertama kali oleh kejaksaan China. Nyaris semua kolega Yongkang, rata-rata pejabat di Provinsi Sichuan, ikut dicokok oleh aparat Tiongkok.

Yongkang menerima suap, menjalankan bisnis minyak ilegal, mengemplang pinjaman bank, membuat proyek fiktif, serta memainkan proses kenaikan pangkat pejabat-pejabat pemerintah. Atas ulah kotornya, keluarga Yongkang memiliki aset hingga 90 miliar Yuan (setara Rp 186 triliun). Dia merupakan pejabat terkaya di seluruh China. Harta keluarga Yongkang kini nyaris seluruhnya telah disita oleh negara.


Sebab itulah, banyak koruptor Cina yang tidak nyaman tinggal di Cina dan memilih Indonesia, sebuah negeri yang kaya raya namun masih banyak penduduknya yang bodoh dan jahil, untuk bisa leluasa mengeruk keuntungan dan melakukan perampokan. Bahkan yang sudah jelas korup pun, ketika “ditangkap” malah diberi karpet merah dan disambut para pejabat negeri ini dengan senyum sumringah. Betapa bodohnya negeri ini. [beritaislam24h.com / emc]

Amin Rais: Saya Peringatkan Jokowi, Hati-hati Ini Negeri Besar


Amin Rais: Saya Peringatkan Jokowi, Hati-hati Ini Negeri Besar

Berita Islam 24H - Prof. Dr. H. Amien Rais M.A menilai pemerintahan Jokowi – Yusuf Kalla makin lama makin mengkhawatirkan. Hal ini disampaikannya usai kajian Tabligh Akbar Nuzulul Qur’an di masjid Fadlurahman komplek kampus I Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (15/6/2016).

Menurutnya hukum yang harusnya menjadi payung penegakkan keadilan, diera saat ini sudah tidak dihargai lagi. Baginya hukum saat ini dianggap sesuatu yang mudah dibuang.

“Hukum dianggap sesuatu yang mudah dibuang begitu saja, dan saya sangat prihatin sekali, ada kecenderungan pemerintah Jokowi ini memang tangannya gatal kalau gak memecah-mecah bangsa” ujar mantan ketua MPR.

Amien Rais mengatakan fenomena-fenomena perpecahan di tubuh partai seperti Golkar, PPP, PKS walaupun urusan domestik, namun dirinya menilai ada intervensi tangan-tangan kekuasaan.

“Bahkan dulu muhtamar NU hampir pecah, saya kira tangan dari kekuasaan juga ada. PSSI pun sebuah lembaga pemersatu bangsa karena sepakbola katanya pemersatu bangsa, tapi juga dipecah-pecah, memang jokowi tangannya gak langsung tapi tentu ada kepanjangannya itu” jelas mantan ketua umum PP Muhammadiyah. 

Amien Rais siap bertanggung jawab atas omongannya, dirinya memperingatkan pemerintah Jokowi dalam mengelola negeri Indonesia ini. “Jadi saya peringatkan Jokowi hati-hati anda Ini negeri besar, kalau anda suka mecah partai-partai, PSSI dak lain-lain. Nanti anda sendiri, tanganya apa kuat!” tegas pendiri Partai Amanat Nasional itu. [beritaislam24h.com / pmc]

Terkait Kasus Bu Saeni, Kompas Akui Melenceng dan Kebablasan


Terkait Kasus Bu Saeni, Kompas Akui Melenceng dan Kebablasan

Berita Islam 24H - Akhirnya Humas Kompas Gramedia, Widi Kristiawan mengakui bahwa pemberitaan terkait kasus warung makan di Serang (8 Juni 2016), sebagai laporan jurnalistik yang melenceng dan kebablasan. Sejak 52 tahun berdiri, Kompas tetap butuh ditemani. Bahkan pendiri Kompas selalu menekankan, agar berteman dengan siapapun.

“Komunikasi dan jalinan silaturahim sangat dibutuhkan. Kami menerima segala masukan dari teman-teman FPI, seperti yang disampaikan Munarman. Seperti diketahui, Kompas punya idealisme dan bisnis. Kami tidak punya niat jahat ataupun menyakiti semua pihak,” ujar Widi di hadapan pengurus FPI di kantor Kompas Group, Jalan Palmerah, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Hal senada juga dikatakan Budiman, juga perwakilan dari Kompas Group. Ia menjelaskan, tidak ada niat untuk mencederai pihak manapun. Kompas merasa berterima kasih sudah diingatkan, terkait pemberitaan yang dinilai melenceng dan kebablasan. “Ini akan kami jadikan pelajaran.”

Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, Yogi Arief Nugraha menambahkan, setiap ada kejadian, pihaknya selalu melakukan verifikasi. “Wartawan kami yang meliput di lapangan, khususnya Kompas TV, murni kejadian di lapangan. Bahkan kami juga mewawancarai Walikota Serang, termasuk Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin. Kami juga punya program special Ramadhan, seperti shalat Tarawih live dari Masjidil Haram selama 3,5 jam. Respon masyarakat pun positif.

Lebih lanjut Yogi menjelaskan, kehadiran Kompas telah diterima di tengah masyarakat Muslim. Saat ini masih diingatkan melalui dialog. “Kami menerima masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas liputan. Kami tidak merancang rapat tertentu atau agenda setting apapun.”

Mengenai tuduhan Kompas punya tujuan tertentu untuk memberangus Perda yang bernafaskan Islam, Yogi membantah, bahwa posisi Kompas agar Perda tersebut dicabut. Kami hanya memotret yang terjadi di masyarakat.

Terkait donasi untuk pemilik warung Suhaini, Kompas ingin meluruskan pemberitaan yang berkembang, bahwa tidak sedikitpun Kompas TV terlibat penggalangan dana. “Kompas hanya memberikan uang transport untuk narasumber yang datang ke studio. Itu masuk budjet produksi, nilainya dari Rp. 500.000, Rp 1 juta hingga Rp. 3 juta.”

Soal pengambilan gambar saat Ibu Suhaini menerima donasi, kata Yogi, posisi Kompas hanya melakukan kontrol publik dan bertanya, apa motivasi penggalangan donasi, uang itu dikemanakan, dari darimana? Tidak benar, Kompas merasa iba lalu memberi donasi ke ibu tersebut. [beritaislam24h.com / ipc]

Harga Daging Meroket, Jokowi Minta Rakyat Beralih Makan Ikan


Harga Daging Meroket, Jokowi Minta Rakyat Beralih Makan Ikan

Berita Islam 24H - Melonjaknya harga daging sapi membuat pemerintah kelimpungan. Bahkan Presiden Jokowi meminta kepada pada anak buahnya untuk bisa menekan harga daging sapi hingga Rp 85.000 per kilo.

Berbagai upaya seperti impor daging beku hingga menggelar operasi pasar dilakukan pemerintah untuk bisa menekan harga daging sapi. Namun hingga kini realisasi harga daging sapi Rp 85.000 masih sulit dicapai.

Tak mau kehabisan akal, presiden meminta kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja agar mulai mengkampanyekan makan ikan sebagai pengganti daging. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin dua rapat terbatas sekaligus di Kantor Presiden.

Ratas pertama membahas Kebijakan Pembangunan Kelautan dan kedua membahas Pembangunan Industri Perikanan dan Kelautan.

"Presiden menyampaikan dalam ratas untuk kita mulai mengembangkan, mengkampanyekan memakan ikan sebagai pengganti daging karena kalau makan ikan itu tidak ada halal haram, semua ikan adalah halal," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (16/6) kemarin.

Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk mengkoordinasikan kebijakan yang implementatif yang bisa diterapkan dalam bidang kemaritiman. Menko Rizal diberi jangka waktu satu bulan untuk menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut.

"Diberikan waktu sampai dengan bulan Juli agar kebijakan yang implementatif tadi bisa segera dibuat," jelasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan stabilnya harga dan pasokan produk perikanan sepanjang Ramadan 2016. KKP mengajak PT KOMIRA, PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Intimas Surya untuk menjual produk ikan segar serta olahan ikan di sepanjang bulan Juni 2016.

"KKP berupaya untuk menjaga stabilitas dan memastikan harga dan pasokan ikan selama puasa hingga menjelang lebaran berjalan normal," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (15/6).

Menurut Menteri Susi, beberapa upaya yang ditempuh KKP di antaranya melalui konsolidasi data pasokan dan komunikasi dengan pemasok besar atau retail modern, melakukan monitoring pasokan dan harga secara real time dan online, serta melakukan pantauan langsung secara selektif di kota-kota besar. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar operasi pasar di beberapa titik di kawasan Jabodetabek.

KKP menggandeng beberapa instansi dan lembaga pemerintah untuk menggelar bazar ikan murah seperti Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Dharma Wanita Persatuan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (DWP-KKP).

Bazar Ikan Murah itu dijadwalkan digelar mulai tanggal 14-25 Juni 2016 di beberapa pasar tradisional di DKI Jakarta.

Sejumlah pasar yang menjadi ajang digelar Bazar Ikan Murah pada hari-hari tertentu itu antara lain Pasar Grogol di Jakarta Barat, Pasar Tomang Barat (Jakbar), serta Pasar Palmerah dan Pasar Johar Baru (keduanya di Jakarta Pusat).

Kemudian di Jakarta Selatan ada di Pasar Pondok Labu, Pasar Minggu, di Jakarta Timur ada di Pasar Perumnas Klender dan Pasar Kramatjati. Sedangkan di Jakarta Utara ada di Pasar Sunter, Pasar Rawa Badak, dan Pasar Koja.

Bazar diselenggarakan bekerja sama dengan PD Pasar Jaya, PT Perikanan Nusantara (Prinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi (Komira) dan PT Intimas Surya.

Sedangkan di luar Jakarta, Bazar Ikan Murah diselenggarakan di Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Papua, dan Bangka Belitung. [beritaislam24h.com / mc]

Kemendagri: Tidak Boleh Daerah Larang Miras Dengan Perda, Itu Intoleran


Kemendagri: Tidak Boleh Daerah Larang Miras Dengan Perda, Itu Intoleran

Berita Islam 24H - Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan apa maksud dari "perda intoleran" yang merupakan kategori tiga ribuan perda yang akan dihapus oleh Kemendagri.

Menurut Sigit, perda intoleran adalah perda yang bernada melarang sesuatu atas dasar agama.

Ia mencontohkan, salah satu sekolah dasar negeri di Sumatra Barat mewajibkan siswanya untuk bisa membaca surah Al Fatihah. Ia menilai hal tersebut sebagai sikap yang intoleran karena tidak siswa di SD itu beragama Islam. Contoh lain, ia menyebut Kota Padang yang memiliki Perda mewajibkan siswi memakai busana muslimah padahal tidak semua siswi beragama Islam.

Selain itu, perda yang melarang warung makan buka saat Ramadhan juga termasuk dalam kategori intoleran. Seharusnya, menurut Sigit, warung-warung cukup diawasi dan dikendalikan sehingga tetap terlihat perbedaan saat Ramadhan dan sebelum Ramadhan.

Perda yang melarang miras juga tergolong intoleran.

“Kalau Perda Miras termasuk juga, itu tidak boleh satu daerah melarang. Yang boleh itu diawasi dan dikendalikan,” kata Sigit, Rabu (15/6/2016), seperti dikutip Republika.

Walikota Padang Mahyeldi telah menjawab pernyataan Sigit tersebut. Menurutnya, Perda yang mewajibkan busana muslimah hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Pun dengan Perda yang berisi kewajiban baca tulis Al Quran juga hanya berlaku bagi siswa muslim. Sedangkan Perda larangan Miras, perda itu dibuat untuk melindungi warganya.

Lebih jauh, Mahyeldi menantang Kemendagri untuk membuktikan jika ada Perda yang intoleran di Padang. Sebab pelaksanaan perda di lapangan jauh dari apa yang dituduhkan kemendagri dengan istilah intoleran. (Baca: Pemkot Padang Tantang Kemendagri Buktikan Ada Perda Intoleran)

Selain itu, sebelum Perda dikeluarkan, telah mendapat masukan dari berbagai pihak dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat melalui kemendagri sendiri. [beritaislam24h.com / tn]

FPI: Mengapa Kompas Berkali-kali Menyakiti Umat Islam?


FPI: Mengapa Kompas Berkali-kali Menyakiti Umat Islam?

Berita Islam 24H - DPP Front Pembela Islam (FPI), mendatangi kantor media Kompas di Jl Palmerah Selatan, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat. Kedatangan FPI tersebut untuk melakukan klarifikasi terhadap framing (pembingkaian) berita Kompas yang dinilai anti terhadap Syariat Islam terkait kasus razia warteg di Kota Serang, Banten beberapa waktu lalu.

Setidaknya, ada 15 orang delegasi FPI yang hadir bersama lima orang laskar, mereka diantaranya Munarman, SH, KH. Abdul Fatah, Ustadz Maman Suryadi, KH. Awit Masyhuri, Habib Novel, Ustadz Aziz, Ustadz Zainal Abidin, Habib Zen dan lain-lain.

Delegasi FPI diterima Widi Kristawan, Direktur Humas PT. Kompas Gramedia, di ruang Humas yang telah dipersiapkan pihak Kompas.

Pada kesempatan tersebut, FPI mempertanyakan pihak pemberitaan Kompas yang sering kali menyakiti Umat Islam.

“Sebagaimana surat (yang disampaikan) kami ingin meminta penjelasan, kenapa sih Kompas berkali-kali dalam pemberitaan menyakiti umat Islam?” tanya Munarman dalam audiensi tersebut, Kamis (16/6/2016).

Ia menambahkan, jika sikap Kompas tak berubah dan terus-menerus menyakiti umat Islam, dikhawatirkan Umat Islam akan marah.

“Kompas memberitakan logikanya orang ibadah lebih menghormati orang yang tidak ibadah. Jika kompas masih mengarah kepada demikian,bisa-bisa masyarakat marah. Saya kira berlaku adillah, kita tidak meminta anda membela Islam, tidak mungkinlah. Tapi berlakukan adil dan proporsional,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kompas menerima dan berjanji akan menyajikan pemberitaan yang proporsional.

“Memang benar, kami sudah hidup di media di puluhan tahun. Tapi kami juga butuh teman, teman itu nggak.harus memuji tetapi perlu kritik, saran dan masukan. Kami terima kasih atas masukannya,” ujarnya.

Saat kunjungan FPI ke Kompas, puluhan aparat menjaga ketat kantor Kompas. Acara audiensi berlangsung dengan tertib hingga usai. [beritaislam24h.com / pmc]

Perlawanan Telah Dimulai dari Ranah Minang


Perlawanan Telah Dimulai dari Ranah Minang 

Berita Islam 24H - Rencana pencabutan perda-perda syariat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat perlawanan dari Ranah Minang. Mulai dari ulama dan umara menyatakan menolak pencabutan perda-perda syariat karena perda-perda itu digali berdasarkan prinsip hidup yang telah dipakai sebelum Indonesia merdeka.

“Di Ranah Minang, Pencabutan Perda yang berisikan petunjuk Syari’at seperti berjilbab dan lainnya berati menyentuh marwah orang Minangkabau yang telah memancangkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai (ABS-SBK-SMAM). Prinsip hidup itu telah dipakai sebelum Negara ini dimerdekakan,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar melalui akun Faceboknya, Rabu (15/6/2016).

“Karena itu, kebijakan pencabutan itu harus diabaikan bahkan harus dilawan!,” tegasnya.

Menurut pengasuh Al Nadwah li ‘Izzat al Islam ini, jika pencabutan perda syariat dipaksakan, maka pemerintah pusat menjadi penyebab kehancuran Indonesia.

Karenanya, ia menyeru para ulama untuk merapikan shaf menghadapai kemungkinan terburuk.

“Wahai para ulama dan umat Islam Minangkabau, rapikanlah shaf dan bersiap dirilah untuk menghadapi kemungkinan terburuk demi mempertahankan tegaknya marwah sebagai Umat dan sebagai orang Minang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyedi Ansharullah menantang Kemendagri untuk membuktikan jika ada Perda intoleran di Padang.

Mahyeldi menegaskan, perda yang mewajibkan busana muslimah hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Pun dengan Perda yang berisi kewajiban baca tulis Al Quran juga hanya berlaku bagi siswa muslim. Sedangkan Perda larangan Miras, perda itu dibuat untuk melindungi warganya.

Selain itu, sebelum Perda dikeluarkan, telah mendapat masukan dari berbagai pihak dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat melalui kemendagri sendiri. [beritaislam24h.com / bdn]

Ads Inside Post